Kesepakatan JETP Indonesia Kembali Dikritik Lantaran Didominasi Utang
Pemerintah telah menyepakati pendanaan transisi energi melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP). Nilainya mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun yang bisa digunakan dalam dua sampai tiga tahun ke depan.
Terkait hal tersebut, Chairman Indonesia Clean Energy Forum Bambang Brodjonegoro menyarankan kepada pemerintah agar pendanaan JETP itu mayoritas berasal dari pembiayaan ekuitas, bukan pembiayaan utang.
"Jadi saya melihat apa yang perlu kita negosiasikan dalam pendanaan tersebut yaitu, upaya agar porsi pembiayaan ekuitas lebih besar dibandingkan pembiayaan utangnya,” ujar Bambang saat dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023, Senin (18/9).
Bambang menuturkan, meskipun pinjaman dari pendanaan JETP tersebut akan mudah untuk diakses karena menyangkut kebutuhan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), tetap saja tidak boleh membebani utang negara. Menurut dia, jika utang lebih besar karena adanya transisi energi akan mencoreng nama baik Indonesia.
“Nanti akhirnya jadi pembicaraan seolah-olah Indonesia mau transisi energi, tapi utang negaranya makin besar. Kalau mau transisi energi ya undang investor masuk,” kata dia.
Tak hanya itu, dia menyarankan pemerintah untuk bisa meningkatkan porsi hibah dalam pembiayaan JETP, karena saat ini dana itu masih terbilang kurang. Pasalnya, dana tersebut akan digunakan untuk menjadi jaminan bagi para investor.
Bambang mengatakan, kebutuhan pendanaan transisi energi diperkirakan mencapai US$ 100 miliar atau setara dengan Rp 1,54 kuadriliun.
